TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Dugaan Kasus Korupsi Oknum Pejabat Tanggamus, Kejaksaan Tinggi Lampung Terkesan Menutupi.

Jatim Aktual, Tanggamus – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung terkesan lamban menangani kasus dugaan korupsi senilai Rp 1,8 milyar lebih yang dilakukan oleh Sekdakab Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis saat sedang menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2016 silam. Kamis (25/5/2023)

Hingga saat ini kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sekda Kabupaten Tanggamus Hamid Heriansyah Lubis yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung pada tahun 2020 tersebut belum ada kejelasan, bahkan terkesan mulai di tutup-tutupi.

Yang seharusnya pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung berani terbuka dalam menangani kasus dugaan korupsi yang merugikan negara dengan nilai milyaran rupiah tersebut.

BACA JUGA :  Satlantas Polres Pringsewu Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas di SMAN 1 Pringsewu

Sementara itu, di lansir dari media Sinarlampung.com bahwa pada tahun 2016 Dinas Perhubungan Kabupaten Tanggamus mendapatkan kucuran dana melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 4.831.304.600, untuk realisasi belanja 34 paket penyedia.

Adapun pekerjaan proyek yang menghabiskan biaya sekitar Rp 2.970.458.000 tersebut diantaranya, proyek pengadaan prasarana lampu jalan, proyek Feasibility Studi (FS) jalur kereta api Pringsewu – Gisting, yang semua kegiatannya dikerjakan dengan swakelola, dan dari seluruh kegiatan tersebut negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 1,8 milyar lebih.

BACA JUGA :  Hadiri Pembukaan PRL Di PKOR Way Halim, Mulyadi Irsan Promosikan Potensi Di Tanggamus.

Menurut keterangan salah satu dari internal Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, bahwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan prasarana lampu jalan dan proyek Feasibility Studi jalur kereta api Pringsewu – Gisting tersebut sudah di periksa oleh tiga orang jaksa diantaranya, Askari, Tri Kusuma Dewi dan Dwi yang merupakan jaksa pemeriksa.

“Oknum pejabat dari Kabupaten Tanggamus tersebut sudah di periksa pada tahun 2020 yang lalu,”Katanya kepada awak media

Dengan adanya dugaan kasus korupsi yang melibatkan salah satu oknum pejabat Kabupaten Tanggamus tersebut diharapkan agar pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung dapat memberikan klarifikasi terkait hasil pemeriksaannya.

BACA JUGA :  Dugaan Penolakan Pasien BPJS Oleh Pihak RSUDBM, Anggota Dewan Komisi IV Berikan Tanggapan

.