TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA

Pengembangan Kasus OTT, Selain KPK dituntut Munculkan Tersangka Baru MP Juga Mendesak Penyitaan Aset

Jatim Aktual, Jakarta – Madura Progress meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyitaan aset terhadap tersangka dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait korupsi dana hibah di Jawa Timur.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bidang Aksi dan Advokasi Madura Progress, Imam Hanafi Abdullah. Menurutnya, rumor beredar bahwa aset para koruptor dana hibah beredar dimana-mana.

“Dari semua oknum yang di OTT KPK harus segera dilakukan penyitaan aset, karena rumor dibawah aset para oknum itu beredar dimana-mana. Sehingga KPK harus sigap dalam rangka membasmi koruptor dana hibah yang hanya dijadikan ladang memperkaya diri,” kata Imam dalam keterangannya Jumat (13/1/2023).

BACA JUGA :  Polemik TPI BUMdes Pekon Tanjung Jaya, Kadis PMD Kabupaten Tanggamus Berjanji Akan Segera Turun Ke Lapangan

Selanjutnya, Madura Progress meminta KPK untuk mempublikasikan secara transparan kepada publik terkait perkembangan kasus korupsi dana hibah di Jawa Timur.

“KPK harus segera mempublikasikan secara transparan kepada publik hasil perkembangan kasus dan hasil aset yg telah disita oleh KPK,” terangnya.

Imam menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan beberapa kali aksi demonstrasi di depan gedung KPK agar KPK memberikan atensi dan memeriksa beberapa pejabat yang diduga ikut terlibat menikmati korupsi dana hibah pemprov jatim.

“Oknum-oknum yg diduga terlibat dan yang sudah menjadi tuntutan teman-teman dari awal aksi, (Gubernur, Wagub, Sekda, Bappeda, Kadis-kadis, Semua Kepala UPT dan Korlap-korlap besar untuk segera dilakukan pemeriksaan dan segera ditetapkan sebagai tersangka,” jelasnya.

BACA JUGA :  Bupati Tanggamus Perintahkan Dinas PUPR Untuk Tangani Musibah Rumah Ambruk Di Kecamatan Gulip

Imam meyakini bahwa korupsi dana hibah pemprov jatim tersebut diduga dilakukan secara berjamaah, sehingga meminta KPK segera mengungkapnya dan bersihkan jawa timur dari korupsi.

“Kasus korupsi dana hibah tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu atau dua orang. Kasus ini dimungkinkan berjamaah. Sehingga oknum-oknum yg terlibat dalam urusan keuangan maupun kebijakan dan yg melancarkan aksi ini segera diungkap dan ditersangkakan,” pungkasnya.

BACA JUGA :  Gejolak Dugaan Kasus Dana Desa Berujung Pelaporan